by

82 Desa Belum Cairkan Dana Desa, Megy Desak DPMD Lakukan Pendampingan

Sebanyak 82 desa di Kabupaten  Ende hingga pertengahan Bulan  Juli 2021 belum melakukan pencairan Dana Desa. Pada hal sebanyak 8% dari Dana Desa dialokasikan untuk penanganan covid-19 di desa. Dengan keterlambatan pencairan, maka desa-desa yang penduduknya terpapar covid-19 akan kesulitan melakukan penanganan di desa.

Anggota DPRD Ende Megy Sigasare yang dimintai tanggapannya, Minggu (18/7/2021) sore mengatakan bahwa pihaknya mendorong  dan mendesak pemerintah melalui DPMD sebagai OPD  teknis untuk melakukan pendampingan kepada 82 desa, agar segera melakukan pencairan. Kata Megy, desa-desa saat ini sangat membutuhkan Dana Desa untuk BLT dan penanganan covid-19 serta pembangunan di desa.

Anggota DPRD Ende Megy Sigasare

“Kami mendorong dan terus mengawasi percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan covid- 19 dan percepatan pemulihan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah penyaluran dana desa yang sangat penting untuk menjalankan program-program desa,” katanya. 

Anggota DPRD Ende dari partai Golkar ini mengatakan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh masalah administrasi di desa, sebagai persyaratan untuk melakukan pengajuan pencairan. Kata Megy, saat ini masih ada desa yang kepala desanya baru dilantik, maka masa peralihan menjadi alasan keterlambatan menyiapkan adiministrasi untuk pengajuan pencairan.

“Dari informasi dan pengamatan yang kami terima, terdapat beberapa hal yang menyebabkan penyaluran dana desa sangat lambat, antara lain terkait masalah administrasi yang ada di pemerintahan desa. Ada juga desa yang kepala desanya baru dilantik sehingga masa peralihan kades menjadi alasan administrasi dana desa,” ungkapnya.

Salah satu srikandi di gedung wakil rakyat Ende tersebut mendesak pemerintah dalam hal ini DPMD, untuk bergerak cepat turun ke kecamatan demi membantu percepatan pendampingan desa-desa yang mengalami kendala pencairan. Hal yang menjadi kendala mesti diselesaikan agar pencairan dapat dipercepat.

“Sesunguhnya proses pencairannya sudah lebih mudah, ketimbang sebelumnya. Karena adanya penyederhanaan penyaluran Dana Desa melalui  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020,” tambahnya.

Megy menegaskan bahwa hal lain yang perlu menjadi perhatian seluruh kepala desa adalah harus adanya komitmen pemerintah desa untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di desa.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Ende Albert Yani kepada wartawan, Jumat (16/7/2021) mengatakan bahwa hingga pertengahan bulan Juli 2021, terdapat  82 desa di Kabupaten  Ende dari total 255 desa yang belum melakukan pencarian dana desa. Keterlambatan pencairan disebabkan karena desa belum melakukan SPJ tahun lalu, LKPJ tahun lalu dan belum  menyusun APBDes tahun berjalan. 

Dikatakannya bahwa total Dana Desa di Kabupaten Ende pada tahun 2021 sebesar Rp 199.730.668.000, yang diperuntukan bagi 255 desa. Namun hingga Rabu (14/7/2021), baru direalisasikan pencairan tahap pertama sebesar Rp 46.947.226.080.

Kepala Dinas PMD Ende Albert Yani

Albert Yani menambahkan bahwa pencarian dana desa di Kabupaten  Ende saat ini baru mencapai 23,45%. Dana Desa dipergunakan untuk tiga komponen yaitu penanganan covid-19, BLT dan non BLT. (*/Gisel)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed