by

Bupati SBD Dukung BPN Canangkan WBK dan WBBM

Bupati Sumba Barat Daya Kornelius Kodi Mete mendukung Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten SBD mencanangkan BPN sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut disampaikan Bupati Kornelius saat bersama Forkopimda menghadiri acara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang ke-61 Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat (24/09/21).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Sigit Harimbawan, SH, SIK, MH, Dandim 1629/Sumba Barat Daya Letkol Inf. Alfat Denny Andrian, Kasi Intel Kejari Sumba Barat Johan Dwi Junianto,SH, Perwakilan Pengadilan Negeri Waikabubak M. Salim, SH, serta undangan lainnya.

Bupati Sumba Barat Daya dalam sambutannya memberi apresiasi pada Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya atas pencanangan zona integritas. Menurutnya, hal tersebut memberi semangat bagi jajaran Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya dan Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya.

“Ini menjadi momentum untuk kita dalam merefleksikan pelayanan kita pada masyarakat dan publik, dan untuk terus bekerja keras, tulus dan patuh pada aturan yang ada,” kata Bupati SBD.

Bupati Kornelius menyatakan bahwa Sumba Barat Daya telah berusia 14 tahun. Jika saja pencanangan pembangunan zona integritas telah dilakukan sejak dahulu, maka kehidupan di Sumba Barat Daya tentunya akan lebih baik.

“Kantor Pertanahan sudah berperan bagus sejak Sumba Barat Daya mekar dari kabupaten induk yaitu Sumba Barat dan selalu mendukung program pembangunan di Sumba Barat Daya khususnya Desa Tentram, Desa Mandiri Pangan bahkan sampai pada Desa Wisata,” tambahnya.

Bupati Kodi Mete berharap pandemi covid -19 segera berakhir sehingga pembangunan di SBD dapat berjalan lancar menuju “Loda Wee Maringi Pada Wee Malala“.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Sumba Barat Daya Ridonsius Djula mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien; sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat tepat dan professional.

“Untuk itu perlu secara konkrit melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Untuk melaksanakan pembangunan zona integritas, kita berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 yang sudah diperbarui menjadi Permen Nomor 10 tahun 2019, yaitu melayani, professional dan terpercaya,” jelasnya.

Ridonsius mengaku siap membawa Kabupaten Sumba Barat Daya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan melakukan terobosan dalam hal percepatan pelayanan.

“Terdapat enam komponen pengungkit yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Pencanangan zona integritas bebas korupsi menunjukkan komitmen yang kuat dari jajaran BPN Kabupaten Sumba Barat Daya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional.

“Jika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional, maka tidak menutup kemungkinan para investor akan berpindah,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula penyerahan sertifikat tanah kepada Pemerintah SBD, Polres SBD dan sejumlah gereja.(*/YG/PKSBD)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed