by

DPRD Nagekeo Minta Pemda Koordinasi dengan OJK untuk Tangguhkan Cicilan Masyarakat

DPRD Nagekeo melalui Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Nagekeo, meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo untuk melakukan koordinasi dengan seluruh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk dapat menangguhkan pembayaran pinjaman atau cicilan masyarakat selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat berlaku.

Hal tersebut disampaikan Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Nagekeo, dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Kamis (8/7) lalu.

Menurut Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Nagekeo, pemberlakuan PPKM berdampak sangat besar pada pendapatan dan perekonomian masyarakat, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang diharuskan menerapkan PPKM, karena peningkatan kasus terkonfirmasi positif covid-19.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021 ditegaskan beberapa ketentuan operasional berkaitan dengan PPKM yang berdampak langsung pada keberlangsungan geliat ekonomi masyarakat. Di antaranya, pasar harian tetap beroperasi hingga pukul 17.00, sedangkan kios, toko, dan minimarket dapat beroperasi hingga pukul 20.00, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sementara warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan ditetapkan makan/minum di tempat sebesar 25% dari kapasitas dan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 17.00.

Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Nagekeo meminta Pemda Nagekeo berkoordinasi dengan Bank, Koperasi, Pegadaian maupun Otoritas Jasa Keuangan lainnya, agar nasabahnya yaitu masyarakat Kabupaten Nagekeo, khususnya pelaku UMKM yang saat ini sedang menyicil ataupun mengembalikan pinjaman, dapat memperoleh izin penangguhan atau diberi dispensasi khusus selama masa PPKM darurat berlaku.

”Fraksi meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengaan lembaga-lembaga keuangan baik pihak Bank, Koperasi maupun Lembaga Keuangan lainnya untuk melakukan penangguhan pembayaran pinjaman atau cicilan masyarakat,” demikian pernyataan Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Nagekeo.(*/ZZ)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed