by

DPRD Nagekeo: Penertiban PPKM Harus Adil dan Humanis

Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo Marselinus F. Ajo Bupu mengharapkan agar penertiban PPKM dapat dilakukan secara adil dan humanis. Hal tersebut disampaikan Seli Ajo via sambungan telpon, Sabtu (17/07).

“DPRD Nagekeo sangat mendukung upaya penanggulangan covid-19, termasuk soal penertiban PPKM. DPRD Nagekeo juga mengapresiasi kerja keras tim gabungan untuk menegakkan prokes. Namun razia atau penertiban harus dilakukan secara adil, tanpa tebang pilih serta dilaksanakan dengan pendekatan humanis,” tegas Seli.

Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif covid-19 tersebut menyatakan bahwa saat ini, masyarakat sedang mengalami guncangan ekonomi karena pandemi covid yang berkepanjangan.

“Karena itu, petugas harus lebih persuasif dan humanis. Jangan kasar dan arogan terhadap pelaku usaha, mereka buka usaha karena butuh makan. Jika ada tempat usaha yang ditertibkan, jangan tebang pilih, sebab akan menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Hal ini tentunya tidak kita inginkan,” tambahnya.

Terkait Tim Gabungan yang terdiri dari TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja, Seli mempertanyakan status Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) yang bertugas sebagai Anggota Satpol PP.

“Apakah PPK ini direkrut sebagai tenaga keamanan atau Satpol PP yang bertugas menegakkan perda? Sebab DPRD Nagekeo telah mempertanyakan status tenaga non PNS yang direkrut oleh Pemda Nagekeo. Pemerintah menjawab bahwa tenaga yang direkrut adalah PPK bukan THL. Pertanyaan saya, apakah ada kualifikasi dan kompetensi khusus bagi para PPK yang bekerja di berbagai OPD, termasuk yang saat ini berseragam POL PP? Apakah ada kompetensi khusus yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya?” cecar Seli.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Nagekeo Antonius Moti. Anton menyatakan bahwa tidak boleh ada tebang pilih dalam penertiban PPKM.

“Masyarakat cari makan, jadi perlakukan mereka dengan baik. Harus ada edukasi dan pendekatan persuasif. Dan jika benar-benar ditertibkan maka harus adil dan merata. Jangan hanya tempat usaha tertentu saja yang ditertibkan. Tentu akan ada kecemburuan sosial, dan hal tersebut tidak boleh terjadi,” ungkap Anton.

Anton mengimbau masyarakat dan para pelaku usaha untuk mendukung upaya Pemda Nagekeo dan Tim Gabungan dalam menegakan prokes dan PPKM. “DPRD Nagekeo memgharapkan agar masyarakat, termasuk para pelaku usaha, menaati aturan pemerintah. Semuanya demi memutuskan mata rantai penyebaran covid-19, demi kebaikan bersama,” pungkasnya. (ZZ)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed