by

Elias Cima Terbitkan Buku Tentang Sengketa Pembangunan Saluran Irigasi Mbay Kiri

Penulis: Gissele
Ende, Aksara Nusa

Elias Cima, dosen pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) St. Ursula Ende, seorang putra Nagekeo yang lahir di Desa Oda Ute KecamatanNangaroro Kabupaten Nagekeo, 12 November 1976 lalu, memberikan sumbangsih pikirannya terhadap sengketa pembangunan saluran irigasi Mbay Kiri Kabupaten Nagekeo, dalam sebuah buku berjudul “Masyarakat Mbay Dalam Sengketa Pembangunan Saluran  Irigasi Mbay Kiri”.

Buku “Masyarakat Mbay Dalam Sengketa Pembangunan Saluran  Irigasi Mbay Kiri” tersebut dibedah dan diluncurkan di Aula Kampus STPM St. Ursula Ende, Sabtu (29/8/2020). Tampil sebagai pembedah, Pater Charles Beraf SVD, Dosen STPM St. Ursula Ende, Paskalis X. Hurint dan Primus, perwakilan dari Penerbit LPPM Akademi Keperawatan Fatima. Hadir pada acara tersebut Elias Cima, Ketua STPM St. Ursula Ende Andreas Ngea, para dosen dan mahasiswa serta undangan lainnya. 

STPM St. Ursula Ende
Penyerahan Buku “Masyarakat Mbay Dalam Sengketa Pembangunan Saluran  Irigasi Mbay Kiri”

Elias Cima, kepada wartawan, mengatakan bahwa buku tersebut merupakan sumbangsih pikirannya dari segi keilmuan, untuk mengurai program-program pemberdayaan di tingkat masyarakat, sebagai kontribusi dari kampus  berdasarkan hasil riset. Namun riset yang dilakukannya, bukanlah sekedar titipan tetapi riset yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral.

Elias menjelaskan bahwa Buku “Masyarakat Mbay Dalam Sengketa Pembangunan Saluran Irigasi Mbay Kiri” merupakan hasil  risetnya terhadap sengketa pembangunan saluran irigasi Mbay Kiri di Mbay, Kabupaten Nagekeo, yang belum diurai secara baik untuk masyarakat lokal setempat.

Elias menyatakan bahwa untuk menyelesaikan sengketa saluran irigasi Mbay Kiri, Pemerintah Kabupaten Nagekeo mesti melakukan kajian dan riset yang lebih objektif untuk melihat persoalan yang sedang terjadi dan dihadapi oleh  masyarakat, agar tidak mengganggu atau menimbulkan persoalan baru pada program pembangunan berikutnya. 

“Pembangunan mesti  berbasis pada riset, dan riset yang dilakukan harus merupakan riset murni bukan riset titipan. Riset yang dilakukan harus objektif dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara etika serta moral. Untuk masalah saluran irigasi Mbay Kiri, saya kira pemerintah mesti melakukan kajian riset yang lebih objektif,” ujarnya.

Elias juga mengungkapkan bahwa terkait sengketa pembangunan saluran irigasi Mbay Kiri, tidak cukup diurai dengan leadership tetapi mesti dilakukan dalam riset. Konsep pembangunan tersebut, lanjut Elias, mesti dipahami oleh komunitas  masyarakat itu sendiri dan tidak menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat dan mengorbankan masyarakat lokal.

“Sengketa saluran irigasi  Mbay Kiri tidak cukup diurai dengan cara leadership saja. Masyarakat lokal atau komunitas mesti memahami  road map pembangunan itu. Jika mengurai dari sisi kepemimpinan, maka persoalan tersebut akan bertambah dan konflik horizontal di dalam masyarakat tetap terjadi,” kata Elias. 

Mbay Kiri
Elias Cima, Pater Charles Beraf SVD, Paskalis X. Hurint dan Ketua STPM St Ursula Ende Andreas Ngea bergambar bersama

Elias menegaskan bahwa solusi untuk mengurai sengketa pembangunan saluran irigasi Mbay Kiri adalah perlu dilakukan pemetaan ulang. “Saluran Irigasi Mbay Kiri merupakan sumber ekonomi bagi komunitas masyarakat yang cukup kuat. Terdapat tambak garam dan tambak ikan sebagai penopang, tetapi  yang utama adalah irigasi. Irigasi harus dikuatkan, tetapi masalah sebelumnya harus diselesaikan, sehingga  tidak menimbulkan masalah lain dalam pembangunan,” urainya.

Sementara itu, Dosen STPM St Ursula Ende Paskalis X. Hurint yang tampil sebagai pembedah pada acara tersebut mengatakan bahwa  buku tersebut bukan saja mendeskripsikan para aktor yang berkonflik dan objek konflik, tetapi menyentil objek konflik yang dijadikan komoditi. Hurint menyebutkan bahwa irigasi  Mbay Kiri ibarat lahan yang  disandera sekaligus  komoditas yang seksi untuk dijual. 

Hurint menambahkan bahwa konflik yang diurai dalam buku tersebut bukan saja konflik vertikal tetapi juga konflik horizontal yang telah terjadi tetapi cenderung terselubung.

“Buku ini mesti dipandang sebagai sebuah seruan bahwa konflik harus segera diselesaikan dan disudahi. Alasannya agar di kemudian hari, konflik tidak menjadi konflik yang lebih terbuka dan berpotensi menjadi kekerasan. Niat baik untuk menyudahi konflik harus  datang dari masyarakat dan pemerintah setempat. Sementara pihak luar hanya sebatas memfasilitasi penyelesaiannya,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed