by

Fraksi PDI Perjuangan Pertanyakan Penataan Asset Pemda Nagekeo

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nagekeo, dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Kamis (8/7) pekan lalu, mempertanyakan penataan asset daerah.

Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan jumlah nilai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Negekeo yang tercecer, Metode Pencatatan Aset dan Arsiparis Pemerintah Daerah Nagekeo, termasuk Bangunan Gedung DPRD, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta rumah jabatan Pimpinan DPRD dan asset-aset lain dalam pencatatan beraca asset.

Dalam Pemandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan, Ketua Fraksi Petrus Dua menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas Asset Tetap dan Aset Tidak Tetap serta Aset Tidak Berwujud belum lengkap dan mutakhir, berdasarkan temuan BPK RI perwakilan NTT.

Petrus Dua

“Hasil pemeriksaan atas kebijakan akuntansi Aset ditemukan ada masalah, yaitu kebijakan akuntansi penyusutan atas asset tak berwujud dan asset tetap lainnya belum ditetapkan; serta kebijakan akuntansi penambahan masa manfaat akibat perbaikan renovasi, restorasi dan overhaul belum ditetapkan,” ungkapnya.

Petrus melanjutkan bahwa Panja LHP DPRD Kabupaten Nagekeo dalam laporannya telah merekekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Nagekeo
segera melakukan penyusunan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang kebijakan penyusutan aset tetap lainnya,
asset tidak berwujud dan penambahan masa manfaat akibat perbaikan renovasi, restorasi dan overhaul. Untuk kemudian ditetapkan dalam Perbub serta kebijakan akuntansi atas asset tetap dan asset tidak berwujud disusun secara lengkap dan mutakhir.

“Pertanyaan Fraksi kepada pemerintah, sudah sejauh mana pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Panja LHP DPRD dan temuan BPK RI Perwakilan NTT. Fraksi juga mempertanyakan penatausahaan asset tidak tertib, yang merupakan temuan BPK RI Perwakilan NTT. Sebab masih terdapat asset tetap tanah yang tidak memiliki sertifikat seperti Pasar Raja Selatan,” tambahnya.

Selain Lokasi Pasar Raja, lanjut Petrus, pemanfaatan enam bidang tanah oleh instansi lain belum didukung oleh dokumen perjanjian. Antara lain tanah kawasan perkantoran/ Kantor Departemen Agama seluas 4.470m2, tanah kawasan perkantoran/ Kantor UPT Pendapatan Provinsi NTT (Samsat) seluas 2.170m2, tanah Watukesu/ Danga (Kapet) 72 untuk BPN Nagekeo seluas 3.995m2, tanah Kampus Garam seluas 41.172m2, tanah Kampus Garam seluas 27.946m2, tanah Kampus Garam seluas 28.920m2 serta tanah milik Dinas PUPR yang digunakan untuk kantor BPS. Semuanya tanpa perjanjian pemanfaatan sehingga menjadi temuan BPK.

Menanggapi Pamdangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui jawaban pemerintah menyampaikan bahwa terhadap bangunan Gedung DPRD, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati serta Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan asset-aset lain, asset dimaksud dicatat dalam neraca sebagai aset lain-lain.

Sedangkan berkaitan dengan penatausahaan asset tidak tertib yang merupakan temuan BPK RI Perwakilan NTT terhadap beberapa asset yang juga
menjadi catatan Fraksi PDI-P, Pemerintah Kabupaten Nagekeo jelaskan bahwa untuk tanah Lokasi Pasar Raja Selatan, pemerintah sedang melakukan proses ke kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikatnya.

Untuk beberapa dokumen yang harus dilengkapi akta notaris untuk mengeluarkan akte jual beli terhadap enam bidang tanah yang dikuasai oleh instansi lain, yang belum didukung dengan dokumen perjanjian pemanfaatan, Pemkab Nagekeo menjelaskan bahwa saat ini, sedang dilakukan tindak lanjut, yaitu dengan melakukan proses perjanjian pemanfaatan asset yang dilakukan oleh kepala Badan Keuangan Daerah.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

News Feed