by

Golkar-Demokrat: Bentuk Pansus Kasus Korupsi di Nagekeo

Fraksi Golkar-Demokrat DPRD Kabupaten Nagekeo mengusulkan agar DPRD Kabupaten Nagekeo membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di Kabupaten Nagekeo. Hal ini disampaikan Fraksi Golkar-Demokrat dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2020, Rabu (7/7).

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Golkar-Demokrat Antonius Moti. “Terdapat beberapa kasus korupsi
yang hingga saat ini belum terselesaikan, antara lain kasus pengadaan masker pada Dinas Kesehatan dan kasus Dana Tanggap Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo. Selain itu, persoalan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Raja Kecamatan Boawae, yang sampai saat ini pekerjaannya belum selesai, juga perlu diperhatikan,” tegasnya.

Selain itu, Anton Moti mempertanyakan pernyataan Bupati Nagekeo pada Pembukaan Sidang Paripurna Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Pimpinan Perangkat Daerah tidak hadir dalam rapat kerja bersama komisi sebab hanya mendapat omelan-omelan dari anggota DPRD Nagekeo.

“Kami mempertanyakan pernyataan bahwa kehadiran OPD di DPRD hanya untuk mendapatkan omelan-omelan. Kiranya dapat dijelaskan makna pernyataan tersebut. Sebab kritik yang dsampaikan oleh DPRD bukanlah untuk menjatuhkan, jadi harus disikapi dengan positif. Kritik bukan untuk memojokan, namun lebih bermakna sebagai kepedulian untuk perubahan yang fundamental,” pungkasnya.

Sementara itu, atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD termasuk Fraksi Golkar-Demokrat, Pemerintah Kabupaten Nagekeo baru akan menyampaikan Jawaban Pemerintah pada Jumat (9/7) mendatang.(ZZ)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed