by

Kanwil Kemenkumham NTT Raih Penghargaan Terbaik III Kategori Penyelenggaraan Bantuan Hukum Tahun 2020

Jakarta_ Dalam rangka optimalisasi perwujudan dan peningkatan kualitas akses pemberian bantuan hukum di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Penganugerahan Access to Justice Award Tahun 2021 dan Rapat Kerja Persiapan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Layanan Bantuan Hukum Periode 2022-2024.

Kegiatan yang diselenggarakan pada Grand Bollrom Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Kamis malam (25/02/21) ini juga diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi zoom serta disiarkan secara langsung melalui chanel youtube BPHN, diikuit oleh seluruh perwakilan penyelenggara dan pemberi bantuan hukum di seluruh Indonesia.

Hadiri dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej, perwakilan Komisi III DPR RI M Nurdin M.M (hadir secara virtual), Sekertaris Mahkamah Agung RI, Perwakilan Komisioner Ombudsman, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi V Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan para pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, para pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, para anggota panitia verfikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum, para anggota kelompok kerja pusat dan daerah, perwakilan organisasi pemberi bantuan hukum, para narasumber dan segenap peserta rapat kerja.

Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai Terbaik III Penyelenggaran Bantuan Hukum Tahun 2020 Kategori Kecil (jumlah PBH kurang dari 10). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Edward kepada Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Marciana Dominika Djone.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy O.S Hiariej

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy O.S Hiariej berharap pemberian penghargaan tersebut dapat memacu Kantor Wilayah dan organisasi pemberi bantuan hukum untuk terus meningkatkan penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum.

“Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, merupakan wujud kehadiran negara untuk melindungi orang dan kelompok orang miskin mencari keadilan. Lahirnya undang-undang bantuan hukum merupakan konsekuensi adanya negara hukum, di mana bantuan hukum di sini tidak hanya berupa pendampingan hukum di pengadilan secara litigasi, melainkan juga kegiatan-kegiatan non litigasi, antara lain penyediaan informasi dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi dan sebagainya, demi terciptanya budaya yang sadar hukum di masyarakat dan terselesaikannya masalah hukum di luar pengadilan,” jelasnya.

Menurut Eddy Hiariej yang juga Guru Besar pada Universitas Gajah Mada, pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia perlu dibanggakan dan diapresiasi karena menjadi percontohan dunia. Pasalnya, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengelola layanan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin bekerjasama dengan NGO. Di Indonesia, pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum sesuai perintah UU bantuan hukum dan PP No.42 Tahun 2013.

“Dengan begitu sudah seharusnya Kemenkumham RI sebagai penyelenggara bantuan hukum harus benar-benar memastikan kualitas pemberian bantuan hukum di Indonesia menjadi yang terbaik dan tepat sasaran,” tegasnya.

Peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum, lanjut Eddy Hiariej, dilakukan dengan pengawasan yang profesional dan akuntabel. “Selain itu, tidak segan memberikan punishment kepada siapapun yang bermain curang dalam pemberian bantuan hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.4 Tahun 2021. Sejalan dengan itu, apresiasi juga diberikan setinggi-tingginya kepada pemberi bantuan hukum yang dengan serius melakukan pemberian bantuan hukum,” tutupnya.

Usai menerima penghargaan, Marciana menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua jajaran yang ada pada Divisi Pelayana Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur Marciana Dominika Djone

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Arfan Muhlizi Selaku Kepala Divisi pelayan Hukum dan HAM NTT, Kasubag Hukum Ance Komile dan teman-teman staf pada bidang hukum atas kerja keras, kerja iklasnya, sehingga malam ini kita bisa mendapatkan penghargaan Terbaik III Kategori Anggran Kecil dari Menteri Hukum dan HAM”, ungkap Marciana.(RR/PR)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed