by

Plan Indonesia Serahkan Bantuan Alat Kerja untuk Disdukcapil Kabupaten Nagekeo

Penulis: ASR
Mbay, Aksara Nusa

Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) memberikan bantuan berupa satu unit laptop dan dua unit printer untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nagekeo. Bantuan yang dimaksudkan untuk mempercepat pendataan identitas anak baru dan menerbitkan akta kelahiran tersebut diserahkan pada Senin (3/8) di Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT.

Selain menyerahkan bantuan berupa barang, Plan Indonesia juga mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas Dinas Dukcapil untuk menyelenggarakan pembuatan akta kelahiran kolektif di Nagekeo.

Kontribusi Plan Indonesia tersebut merupakan bagian dari proyek Catat Setiap Anak (Count Every Child Project) yang telah berlangsung di Kabupaten Nagekeo sejak tahun 2020 hingga 2023. Melalui proyek tersebut, Plan Indonesia melakukan riset tentang hak atas identitas dan kebangsaan. Plan Indonesia juga memfasilitasi lokakarya tingkat lokal untuk meningkatkan kesadaran berbagai pemangku kepentingan tentang hak identitas anak, terutama pentingnya menjangkau data anak perempuan yang terpinggirkan.

Hal tersebut dijelaskan Program Implementation Area Manager Plan Indonesia di Kabupaten Nagekeo Eka Hadiyanto. Eka menyampaikan bahwa pembuatan akta kelahiran merupakan bagian dari upaya melindungi, menghargai dan mengakui status anak sebagai bentuk pemenuhan hak anak atas identitas dirinya.

Plan Indonesia
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Weke Andreas (dua dari kiri) saat menerima bantuan laptop dan printer yang diserahkan oleh Siprianos Rahas selaku Thrive Project Coordinator Plan Indonesia

“Anak yang tidak memiliki akta kelahiran dihadapkan pada sejumlah risiko, seperti pemalsuan identitas untuk berbagai kepentingan. Risiko lainnya terutama untuk anak-anak di pedesaan yang tidak memiliki akta kelahiran, adalah dapat menjadi sasaran empuk perdagangan anak,” jelasnya.

Eka melanjutkan bahwa melalui proyek ‘Catat Setiap Anak’, Plan Indonesia berupaya mendorong perbaikan proses tata kelola layanan catatan sipil dengan partisipasi proaktif dari Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) melalui mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat di 15 desa dampingan Plan Indonesia di Kabupaten Nagekeo.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nagekeo Weke Andreas menyampaikan bahwa saat ini, terdapat sekitar 11 persen anak umur 0-18 tahun anak di Kabupaten Nagekeo yang belum memiliki akta kelahiran.

“Kami berupaya agar pada Bulan Desember 2020, kami dapat mencapai target 95 persen anak Nagekeo memiliki akta kelahiran. Hingga saat ini, 89,4 persen anak Nagekeo telah memiliki akta kelahiran,” ujarnya.

Andreas menyatakan bahwa dukungan Plan Indonesia sangat membantu penyelenggaraan pelayanan catatan sipil yang lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed