by

Pulangkan Anak Saat Ujian dan Penikaman Guru : Tamparan Keras untuk Dunia Pendidikan

Oleh : Petrus Fua Betu Tenda
Ketua DPC GMNI Cabang Nagekeo

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Nagekeo menyampaikan belasungkawa yang mendalam meninggalnya Kepala Sekolah SDI Ndora Delfiana Azi. Delfina merupakan korban penikaman oleh orang tua murid pada, Selasa, (08/06) lalu.

GMNI Nagekeo mengecam tindakan brutal orangtua murid yang menempuh jalan pintas dengan melakukan penganiayaan terhadap Kepala SDI Ndora yang berujung maut, karena anaknya diusir pihak sekolah sebab belum bayar iuran komite sekolah.

GMNI Nagekeo melihat kasus sebagai sebuah tamparan keras tehadap dunia pendidikan di Kabupaten Nagekeo maupun NTT. Peristiwa ini tidak bisa dipandang enteng dan butuh solusi oleh pemangku kebijakan di Kabupaten Nagekeo dan NTT. Peristiwa pilu ini adalah potret buruk sistem pendidikan di Kabupaten Nagekeo dan NTT bahkan Indonesia pada umumnya.

Faktanya, perilaku mengusir atau memulangkan siswa ketika hendak mengikuti ujian dengan alasan iuran sekolah belum lunas, sudah menjadi tradisi bagi hampir semua lembaga pendidikan di Kabupaten Nagekeo.

Meski hal tersebut dianggap paling manjur untuk mendesak orang tua agar segera melunasi biaya pendidikan di sekolah, namun pemulangan siswa dengan dalil tersebut tidak dapat dibenarkan.

Hal tersebutlah yang kemudian dinilai menjadi pemicu munculnya konflik antara orangtua dan pihak sekolah. Alangkah bijaknya jika sekolah menggunakan cara lain yang lebih elegan. Misalnya menahan laporan pendidikan sampai tunggakan dilunasi, alih-alih menunggu di tikungan saat anak hendak mengikuti ujian sekolah.

Hal yang menjadi catatan adalah iuran sekolah merupakan tanggungjawab orangtua. Di sisi lain, seluruh anak di Indonesia, memiliki hak yang sama akan akses terhadap pendidikan yang layak dan memadai, termasuk mengikuti ujian sekolahnya.

Sementara sekolah berkewajiban melayani pendidikan siswa. Secara sederhana, urusan iuran sekolah adalah urusan orang tua sehingga memulangkan anak saat hendak mengikuti ujian, bukan merupakan pilihan bijak pihak sekolah karena dapat mengganggu psikologi siswa.

Kita tahu bahwa Pemerintah RI melalui melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mensubsidi biaya pendidikan siswa diseluruh Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2021 BAB V Tentang KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER, Pasal 12 , point (1) menjelaskan bahwa sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah, meliputi komponen:
a. penerimaan Peserta Didik baru;
b. pengembangan perpustakaan;
c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
l. pembayaran honor.

Point (2) menegaskan bahwa sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Selain melalui Dana BOS, BOSDA juga telah turut membantu meringankan biaya pendidikan di sekolah. Maka, pungutan iuran sekolah seharusnya tidak boleh lagi diberlakukan. Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan Pandemi Covid-19, ASF dan badai Siklon Seroja, yang berdampak langsung pada lesunya perekomian masyrakat.

Namun demikian, tindakan brutal orangtua murid yang melakukan menikam Kepala Sekolah tidak bisa dibenarkan dan dianggap wajar dengan alasan apapun.

Guru adalah pahlawan pendidikan yang bertanggungjawab mencerdaskan anak bangsa dan mestinya dijamin hak hidupnya, diperlakukan dengan baik, mendapat pembelaan serta perlindungan.

GMNI Nagekeo mengutuk keras tindakan premanisme terhadap kaum pendidik dan para guru serta mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera melakukan proses hukum terhadap pelaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Dewan Pimpinan Cabang GMNI Nagekeo menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Pemda dan DPRD Nagekeo, untuk segera menyikapi persolan tersebut dengan membuat kebijakan real yang menjamin pendidikan bagi seluruh siswa dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa.

2. Mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Nagekeo, agar segera menetapkan anggaran dan perangkat aturan lainnya yang menjamin kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik di Nagekeo.

2. Mendesak Pemerintah mengevaluasi kembali proses penyaluran dan dana BOS dan BOSDA karena dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di sekolah, yang berdampak adanya pungutan tambahan di sekolah.

3. Menjadikan Ibu Delfiana Azi sebagai pahlawan pendidikan Nagekeo, dan hari wafatnya diperingati secara khusus di Nagekeo, NTT maupun Nasional.

4. Pemerintah wajib mendampingi secara khusus anak dari pelaku penikaman guru, untuk mencegahnya dari trauma berat yang berdampak pada gangguan psikologis anak.

5. Mendorong Aparat Penegakan Hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

Demikian Sikap kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Nagekeo dan berharap agar refleksi ini ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan di Kabupaten Nagekeo.

Merdeka….!!!
GMNI, Jaya!!!
Marhaen, Menang!!!
Revolusi, Yes!!!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed