by

Yayasan PLAN Internasional Gelar Pertemuan Koordinasi Stakeholder PRB

Yayasan PLAN Internasional PIA Flores menggelar pertemuan Koordinasi bagi Stakeholder Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Jumat (11/06) bertempat di Aula Hotel Pepita Mbay. Kegiatan tersebut dihadiri oleh OPD terkait di lingkup Pemda Nagekeo antara lain BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMD dan Dinas Sosial, serta melibatkan Forum Penanggulangan Risiko Bencana (PRB), YMTM, sejumlah kepala desa serta para kepala sekolah/guru.

Muhammad Juarsa
Project Coordinator untuk Program Penanggulangan Risiko Bencana Yayasan Plan Internasional PIA Flores menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digagas untuk membangun koordinasi antara stakeholder dalam upaya mengurangi risiko bencana.
“Dalam kesempatan ini, kami menghadirkan berbagai pihak agar terbangun komunikasi dan kerja sama yang baik. Harus kita akui, bahwa selama ini berbagai upaya pencegahan maupun penanggulan bencana, kadang menemui kendala atau bahkan tumpang tindih karena kurangnya koordinasi lintas sektor,” jelasnya.

Muhammad Juarsa
Project Coordinator untuk Program Penanggulangan Risiko Bencana Yayasan Plan Internasional PIA Flores

Juarsa melanjutkan bahwa sehubungan dengan upaya pengurangan risiko bencana maupun penanggulangan bencana, Yayasan Plan Internasional selama ini melibatkan kaum muda di desa antara lain Karang Taruna, OMK maupun Remaja Masjid.

“Kelompok-kelompok tersebut kami kapasitasi, kami tingkatkan kemampuannya agar dapat melakukan tindakan pencegahan bencana maupun penanggulangan bencana. Kami juga telah membentuk Kelompok Kaum Muda Penggerak Adaptasi Perubahan Iklim, yang terdiri dari 30 orang perempuan muda. Harapan kami, kelompok-kelompok ini dapat menjadi agen untuk pengurangan risiko bencana di wilayahnya masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Nagekeo Marianus Dhaki Dae menyampaikan bahwa dibutuhkan komunikasi, koordinasi dan sinergi untuk mengatasi bencana. Marianus mengakui bahwa tantangan terbesar dalam penanggulangan bencana adalah inkoordinasi.

“Untuk koordinasi dan kerja sama mengurangi risiko bencana maupun menanggulangi bencana, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk organisasi dalam masyarakat seperti memento mori, kelompok dasa wisma dan lain-lain.Media juga merupakan unsur penting dalam pencegahan bencana maupun penanggulangan bencana,” ujarnya.

Marianus mengungkapkan bahwa Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Nagekeo menunjukkan grafik menurun. Hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi berbagai upaya pencegahan bencana dan telah terdapat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana.

“BPBD memiliki peta daerah rawan bencana yang telah dibagikan pada OPD dan secara bertahap akan dibagikan kepada seluruh desa di Kabupaten Nagekeo. Peta tersebut dapat menjadi acuan untuk tindakan pengurangan risiko bencana maupun penanggulangan bencana,” tandasnya.

Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Nagekeo Marselinus Mau menjelaskan bahwa berdasarkan penilaian BNPB, Kabupaten Nagekeo masih berada pada level 2,1 untuk Kabupaten Tangguh.

“Sementara nilai maksimalnya adalah 5. Hal ini karena kurangnya koordinasi antarpihak. Selain itu, desa-desa di Kabupaten Nagekeo belum seluruhnya menjadi Desa Tangguh Bencana. Hal ini perlu kita perhatikan, harus ada indikator yang tepat untuk membentuk Desa Tangguh Bencana, sehingga Desa Tangguh Bencana dapat bekerja sama dengan baik dalam pengurangan risiko bencana maupun penanggulangan bencana,” tegasnya.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed