by

Pemkab Matim Selenggarakan Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, dengan melibatkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan Polres Manggarai Timur menyelenggarakan Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan untuk wilayah Kecamatan Borong dan Rana Mese, Rabu (10/11), bertempat di Aula Hotel Gloria Borong.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai Timur, Ir. Boni Hasudungan dan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari pengusaha, sebagai penyerap tenaga kerja; para tenaga kerja serta para Kepala Desa dan Lurah sebagai pemerintah yang bertugas melindungi pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja.

Sekda Matim dalam sambutannya menyampaikan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan penting untuk disosialisasikan, agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan melalui pemahaman akan hak dan kewajibannya.

“Undang-undang penting disosialisakan kepada pengusaha atau para pemberi kerja, agar mereka tahu tentang kewajibannya untuk menjamin hak para pekerja dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja juga harus mendapatkan pemahaman yang sama, terkait hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Pemahaman ini diharapkan dapat menjamin terjaganya hubungan baik antara pengusaha dan pekerja,” katanya.

Sekda Boni menyampaikan terima kasih kepada para pemateri yang bersedia membagika ilmunya kepada peserta. Ditekankan juga pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di lapangan.

“Pihak dinas saya minta untuk melakukan pengawasan ketat terkait penerapan undang-undang ini. Pengawasan juga penting dilaksanakan oleh para Camat dan Kepala Desa/Lurah, karena mereka adalah bagian dari pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, dalam hal ini para pekerja. Saya minta kepada para Camat juga supaya ke depan, perangkat desa bisa masuk dalam keanggotaan BPJS ketenagakerjaan,” harapnya.

Kepala Dinas Nakertrans Manggarai Timur Aufridus Jahang, menjelaskan bahwa sesuai data yang dihimpun Dinas Nakertrans Matim sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, terdapat 7 kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan secara resmi kepada pihaknya untuk ditangani, sehingga dapat diselesaikan melalui mekanisme perjanjian bersama.

Banyak pula kasus yang tidak terekspose dan tidak dilaporkan kepada Dinas Nakertrans Matim sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum.

“Kurangnya pemahaman kedua belah pihak pemberi kerja dan tenaga kerja tentang perjanjian kerja, waktu kerja dan pemutusan hubungan kerja menjadi akar persoalan yang sering dihadapi oleh Dinas Nakertrans Matim dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.Karena itu, sosialisasi ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada pemberi kerja dan para pekerja terkait Undang-undang Ketenagakerjaan,” tandasnya. (*/PKMatim)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed